CSR, PES dan PDRB Hijau

Perjuangan untuk melestarikan lingkungan kadang hanya menjadi milik si aktifis lingkungan saja. Tetapi setelah semua orang turut merasakan dampak negatif dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, banyak orang mulai menyadari dan bahkan tergerak untuk turut melestarikannya. Tapi banyak juga yang bingung harus bagaimana, sendirikah ataukah harus berkelompok?
Semua beban diberikan ke pemerintah, atau rakyat juga harus bergerak juga?
Alkisah, gerakan lingkungan sudah sampai pada upaya memberikan perhatian kepada wilayah-wilayah yang menyangga (baca: daerah hulu) perkotaan dan memberikan penghargaan kepada para pelaku di wilayah penyangga itu.
 
Penghargaan pertama adalah CSR (Coorporate Social Responsibility) yang diberikan oleh perusahaan-perusaha an terhadap masyarakat di sekitar lokasi pabrik/kantor. Perusahaan yang cerdik, misalnya perusahaan jamu di Semarang, memberikan bibit tanaman obat (biofarmaka) untuk ditanam penduduk dan hasil produksinya akan dibeli oleh perusahaan tersebut. CSR yang konvensional adalah perusahaan menempelkan logo/nama perusahaan pada barang-barang yang diberikan ke masyarakat. Kesannya, perusahaan gak ikhlas memberikan CSR ini. CSR sering disebut comdev-nya (community development = pemberdayaan masyarakat) dari perusahaan.
 
Penghargaan kedua adalah PES (Payment Environtmental Services = pembayaran jasa lingkungan) yaitu pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap daerah atau kawasan yang turut berperan penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan tersebut, terutama adalah kawasan hulu. PES biasanya terkait dengan layanan air tanah dari daerah tangkapan air. misalnya PDAM dan perusahaan air minum. Perusahaan ini khan secara cuma-cuma mengambil air tanah, padahal air tanah ini tersimpan oleh hutan dan komponen pelengkap lainnya di daerah hulu.
Kadang PES disalah artikan sebagai uang untuk dibagi-bagikan pada masyarakat di daerah hulu. Bukan sekedar itu, PES bermakna beaya untuk pemulihan dan pelestarian lingkungan di daerah hulu. Kehidupan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri, tetapi bukan mendominasi keseluruhannya. Secara sederhana, PES mungkin diwujudkan untuk pembelian bibit dan beaya penanaman-perawatan nya.
 
Sedangkan peningkatan pemahaman di kalangan pemerintah dimunculkan model PDRB Hijau. Jika biasanya PDRB (suka disebut PDRB Coklat) hanya menghitung kemungkinan apa-apa yang bisa menghasilkan uang tanpa peduli pada dampaknya, maka PDRB Hijau ini mempertimbangkan aspek kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan.
Misalnya hutan, bukan sekedar menghitung jumlah kayu gelondongan yang dihasilkan, tetapi juga memperhitungkan hilangnya keanekaragaman hayati (flora-fauna) , preservasi (peresapan air), erosi dan longsor. Artinya hasil kayu tersebut harus dikurangi dengan beaya untuk perbaikan lingkungan akibat penebangan itu.
Misalnya penambangan, bukan sekedar menghitung rupiah dari hasil tambang, tetapi juga beaya reklamasi dan dampak lain yang ditimbulkan akibat penambangan itu.
Hasil perhitungan PDRB Hijau masih simpang siur model asumsinya. Maklumlah perhitungan ini bukan sekedar milik ahli ekonomi belaka, tetapi memerlukan masukan dari para ahli sumberdaya dan pemanfaatannya (pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dll.).
Misalnya perhitungan beaya rehabilitasi lahan bukan sekedar beaya untuk beli bibit saja. Lahan yang rusak perlu upaya pemulihan kondisi tanah, air dan tanaman. Perlu diketahui bahwa proses pelapukan batuan menjadi tanah setebal 1 cm memerlukan waktu 20-30 tahun. Artinya semakin tebal tanah yang hilang maka waktu pemulihan akan semakin lama.
Begitu juga dengan pemulihan (reklamasi) lahan tambang, bukan sekedar menutup lahan dan menanami dengan rumput (revegetasi) . Dampak bahan pencemar dan kerusakan insitu harus ditekan seoptimal mungkin. Semua ini harus diperhitungkan dalam PDRB Hijau.
PDRB Hijau merupakan salah satu upaya penyadaran agar daerah tidak gelap mata membanggakan diri pada PDRB yang tinggi pada saat 10 tahun ini, tetapi puluhan tahun berikutnya tak berdaya menghadapi kerusakan lingkungan (baca: tahu rusak, tapi tak ada beaya untuk memperbaikinya) .
 
Demikianlah review dari kegiatan Kementerian Negara Republik Indonesia di Hotel Jayakarta Yogyakarta yang mengundang pemda (bappeda, dinas kehutanan, BPS, dll) se Jawa pada 1-2 Desember 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s