Sumbangan Pemikiran untuk KLH RI

Bicara tentang sepak terjang Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI (selanjutnya disingkat KLH), memang seperti mengikuti komik yang berisi kisah pendekar penegak keadilan, besar semangatnya, tapi minim jurus (tenaga-beaya). Bahkan kadang si pendekar ini seperti ‘orang gila’ diantara orang-orang ‘waras’, KARENA kebanyakan yang waras ini sudah terbiasa mencemari dan merusak lingkungan hidup kita. Tak pelak juga, si pendekar ini kadang terjepit pada dikotomi-dilematis, atau apalah namanya, diantara peliknya urusan politik yang menekannya dari segala arah. Kata anak SD, “tercemar ya tercemar, mencemarkan lingkungan ya pencemaran”. Tapi nanti dulu, siapa dulu pelakunya, jika yang melanggar adalah kepanjangan tangan negara adikuasa, ya jangan kenceng-kenceng teriaknya, kita khan tahu, ‘kerajaan’ ini sangat bergantung pada ‘titah’ dari negara antah berantah itu.

Sering aku dapat cerita ironi, bahwa anggaran KLH setahun itu masih lebih kecil dibandingkan anggaran satu dirjen di kementerian yang ‘basah’. Program kerja KLH pun asyik dengan istilah “stimulan”, karena tiap program hanya mengucur di bawah 50 jt. Jadi, lebih banyak program ‘mendorong-menghimbau-fasilitasi-dkk’. SEMENTARA, hampir semua isue nasional dan dunia tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu ditimpakan pada yang namanya KLH.

Belum lagi ‘di dalam kerajaan’ sendiri agaknya terjadi tumpang-tindih kegiatan yang sama. Tengoklah bahwa setiap kementerian mempunyai divisi urusan lingkungan hidup. Positive thinking : Baguslah, jadi wacana pelestarian lingkungan telah dilaksanakan semua sektor. Ups!, nanti dulu, jangan-jangan itu adalah ‘model’ pengaburan anggaran yang berbau lingkungan. Semua bebas membuat anggaran kegiatan lingkungan, tapi kerusakan lingkungan menjadi tanggungjawab KLH. Adilkah? Rasanya tidaklah berlebihan apabila urusan lingkungan hidup di negeri ini di bawah satu koordinasi dengan dukungan kekuatan tenaga dan anggaran yang signifikan. Ada beberapa wacana, misalnya KLH menjadi Departemen, dimana Bapedalda, Dinas Lingkungan, dan sejenisnya menjadi satu garis komando. Gak kayak sekarang, di provinsi/kabupaten bersumber dana APBD, jadinya koordinasi dengan KLH hanya sekedar formalitas belaka.

Sudah menjadi cerita telenovela, bahwa program kerja antar dinas/sektor/departemen sering tidak ada koordinasi. Jadi wajar apabila kurang berkelanjutan dan kadang beberapa lokasi luput dari ‘sentuhan’.

Mari menengok kegiatan Dinas Lingkungan di kota. Wow, kebanyakan program masih sebatas ngurusi Sampah kota, membuat plus nyiram Taman Kota, dan.. urusan Pemakaman. Penataan taman masih 90% berdasar pada faktor keindahan belaka, jarang sekali yang mempertimbangkan faktor konservasi tanah-air dan pelestarian lingkungan. Mungkin perlu juga dipertimbangkan unsur ekonomi, misalnya dengan menanam aneka tanaman buah.

Bencana? setiap ada bencana, kadang berhenti pada “inilah cobaan Tuhan”, dan jarang yang menkaji mendalam bahwa “bencana datang, kebanyakan berasal dan diakibatkan oleh tangan-tangan manusia”. Jangankan berpikir tentang pencegahan yang tersistematis dan berkelanjutan, terkadang penanganan bencana saja masih membuat kita tersenyum kecut. Betapa penanganan banjir dihadapkan tersedianya perahu karet 1-2 biji untuk ratusan orang. Betapa banjir di Bengawan Solo pada 2 tahun terakhir ini yang super parah, serta banjir bandang di situ gintung, dst.. terkadang berujung pada kajian dan proyek belaka. Penanganan korban berhenti pada sekedar pemberian santunan, bukan pemulihan pada kehidupan yang relatif lebih baik.

Tapi……….. rasanya tidak adil apabila penanganan semua masalah dilimpahkan kepada pemerintah c.q. KLH. Sekaya apapun dan sekuat apapun, tentu akan jauh lebih kuat apabila mayoritas manusia yang ada di dalam wilayah tersebut tergerak untuk melestarikan lingkungan. Bahkan sudah terbukti dan teruji, manakala masyarakat mau bergerak, semua menjadi mudah. Bahkan tanpa campur tangan pihak luar, seperti LSM, pemerintah, perusahaan, dll. Ada jeleknya lho, kadang, saat suatu masyarakat tergerak hebat, eh banyak pihak luar yang mengklaim menjadi pendamping lah, menjadi pembina lah, dll. Sok peduli gitu loh, padahal cuman numpang foto in action biar berkesan ‘keberhasilan lembaga’nya.

Sekarang ini juga berkembang wacana pengurusan program bukan berdasar wilayah administrasi, tetapi didasarkan pada zonasi, misalnya berdasarkan daerah aliran sungai (DAS) untuk urusan erosi-longsor, berdasarkan formasi geologi (seperti sepanjang pantai barat Sumatera dan pantai selatan jawa untuk Tsunami), dll. Kadang lucu juga, gunungnya cuma satu (merapi), tapi pengurusan hutannya dibagi 2 karena berada pada 2 provinsi. Seperti juga cerita ‘lagu banjir’ bengawan solo, biarkan pengurusnya mengelola dari Wonogiri berkelak-kelok sampai selat Madura (Gresik). Kata orang pinter “one river one management”. Namun jika ditelusur dengan hati nurani, semua berujung pada rebutan duit (bahasa birokrasinya = anggaran).

Bagaimana sumbangan pemikiran Bpk/Ibu/Sdr/i untuk “Revitalisasi Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 2010-2014” ?? Mohon masukkannya

2 responses to “Sumbangan Pemikiran untuk KLH RI

  1. Judul acaranya saja sudah terjadi lintas kementrian. Tapi baiklah, siapa tau dalam kabinet yang akan datang KLH dilebur saja menjadi bagian dari kementrian pertambangan. Mengapa demikian? Jk kita lihat akar dari semua masalah yang ada di negara kita ini hanyalah sederhana saja, yaitu kebijakan dan penerapannya.
    Yg sampeyan sinyalir bahwa KLH sangat terbatas gerakannya karena dana, mk akan lebih mudah diatasi krn pertambangan relatif lebih leluasa mengatur uangnya. Antara lingkungan hidup dan pertambangan bisa dibilang sangat erat kaitannya. Dg demikian, sekalian aja jk memberi ijin kerja maka sekalian mengawasi pekerjaan para penambang (jk bcr skup ini, tentu yg lain lebih luas). Tidak seperti sekarang, krn sdh keluar ijin mk seterusnya porsi orang lain. Semacam shortcut, jk lalai mk bisa diputuskan sdr untuk mencabut ijin.

    Tentu sampeyan sangat paham, orang menambang pasti berkaitan dg DAS….mk jk diamankan dari awal sejak perijinan mk satu masalah untuk DAS sdh bisa lgs dilihat. Memang, perusak DAS yg lain masih banyak spt pabrik misalnya. Ini lebih mudah lagi, masalahnya wangsit blm jg turun jd blm bs ditulis.

  2. Selama kita tidak bisa menegakkan aturan dimana tegaknya aturan karena disiplin maka lingkungan akan terus bertambah rusak.
    Kita hidup ini selalu membutuhkan akan sumber daya alam, baik yang terbarui atau tidak. Sekarang aturan yang dipakai untuk mengatur sumber daya alam yang terbarui dan tidak masih saling bertentangan (Pertambangan, Kehutanan dan Tata Ruang Wilayah).
    Bagaimana kita bisa menata lingkungan kalau aturannya masih milik sendiri sendiri tiap Departemen, belum mencerminkan aturan secara utuh bagi Rakyat yang lebih baik.
    Saya hanya berharap ada dalam tataran penegakan aturan dengan tidak mementingkan sektoral

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s